Akibat Politik Duit terhadap Mutu Demokrasi

]

Racun Demokrasi: Ketika Uang Menggantikan Nurani Rakyat

Politik duit, atau "money politics", adalah praktik di mana uang menjadi faktor dominan dalam proses politik, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pengambilan keputusan. Fenomena ini, jika dibiarkan, adalah ancaman serius bagi esensi dan mutu demokrasi yang sehat.

Akibat paling nyata adalah terdistorsinya representasi rakyat. Pemilih tidak lagi memilih berdasarkan visi, misi, atau kompetensi, melainkan imbalan sesaat. Hal ini merusak integritas pemilu dan melahirkan pemimpin yang tidak memiliki mandat moral yang kuat, sehingga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Rakyat menjadi apatis, merasa suaranya tidak berarti, dan proses politik hanya melayani kepentingan segelintir elite.

Selanjutnya, politik duit membelokkan arah kebijakan publik. Para pemodal atau kelompok kepentingan yang mendanai kampanye seringkali menuntut ‘balasan’ dalam bentuk regulasi atau proyek yang menguntungkan mereka. Ini menciptakan oligarki politik, di mana kekuasaan riil berada di tangan segelintir elite yang kaya, bukan pada rakyat banyak. Kebijakan yang seharusnya pro-rakyat beralih menjadi pro-pemodal, memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi.

Dampaknya juga terasa pada kualitas kepemimpinan. Individu-individu berintegritas dan berkompeten namun tanpa modal finansial besar kesulitan untuk bersaing. Demokrasi yang seharusnya menjadi ajang meritokrasi, berubah menjadi plutokrasi, di mana jabatan publik bisa ‘dibeli’ dan kualitas kepemimpinan menurun drastis. Keputusan strategis negara rentan diambil oleh pihak yang tidak cakap, namun memiliki kantong tebal.

Singkatnya, politik duit adalah kanker dalam tubuh demokrasi. Ia merusak fondasi partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Untuk menyelamatkan mutu demokrasi, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk menolak praktik ini, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar tidak tergoda iming-iming sesaat. Hanya dengan begitu, demokrasi bisa kembali menjadi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *