Aksi pembakaran mahkota cenderawasih yang terjadi baru-baru ini menjadi sorotan serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Legislator tersebut menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap aturan konservasi satwa liar yang dilindungi dan mengancam kelestarian spesies endemik Indonesia.
Mahkota cenderawasih, yang dikenal dengan keindahan bulu dan simbol budaya Papua, termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Setiap tindakan yang merusak atau membahayakan satwa ini dapat berimplikasi hukum, termasuk sanksi pidana dan denda yang cukup berat.
Anggota DPR menegaskan bahwa meskipun aksi tersebut mungkin dilakukan dengan motif simbolik atau ekspresi tertentu, hal itu tetap tidak dibenarkan karena melanggar hukum dan merusak upaya pelestarian alam. “Tidak ada alasan yang membenarkan perusakan satwa liar, apalagi yang sudah dilindungi. Tindakan ini harus menjadi perhatian semua pihak,” ujarnya.
Pentingnya Perlindungan Satwa Endemik
Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, termasuk berbagai spesies endemik yang hanya ada di wilayah tertentu, seperti mahkota cenderawasih di Papua. Legislator DPR menekankan bahwa menjaga kelestarian satwa ini adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta.
“Setiap spesies memiliki peran ekologis dan budaya yang penting. Hilangnya satu spesies dapat berdampak luas terhadap ekosistem dan identitas budaya lokal,” tambahnya.
Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
Anggota DPR juga menekankan perlunya peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi satwa liar. Menurutnya, kasus seperti pembakaran mahkota cenderawasih sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang nilai ekologis dan hukum yang mengatur perlindungan satwa.
“Kampanye kesadaran dan edukasi tentang satwa dilindungi harus diperkuat. Masyarakat harus memahami bahwa satwa ini bukan sekadar hiasan, tetapi aset alam dan budaya yang harus dijaga,” jelasnya.
Dorongan Penegakan Hukum yang Tegas
Selain edukasi, legislator tersebut menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran konservasi. Kasus pembakaran mahkota cenderawasih harus ditindak sesuai aturan agar menjadi efek jera bagi pihak lain yang mencoba melakukan hal serupa.
“Penegakan hukum yang konsisten akan menunjukkan bahwa Indonesia serius menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi satwa langka dari tindakan merusak,” katanya.
Kolaborasi Antar-Lembaga dan Komunitas Lokal
Upaya perlindungan satwa liar juga membutuhkan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi konservasi, dan masyarakat lokal. Anggota DPR menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, aparat penegak hukum, serta komunitas adat di Papua untuk meminimalkan risiko perusakan satwa.
“Peran komunitas lokal sangat penting, karena mereka yang paling dekat dengan habitat satwa. Pemberdayaan mereka akan memperkuat upaya pelestarian,” tegasnya.
Kesimpulan
Kritikan anggota DPR terhadap aksi pembakaran mahkota cenderawasih menjadi pengingat bahwa perlindungan satwa dilindungi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan budaya. Dengan edukasi, penegakan hukum, dan kolaborasi yang efektif, Indonesia dapat terus menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan bahwa spesies langka seperti mahkota cenderawasih tetap lestari untuk generasi mendatang.
