]
Benteng Konstitusi: Peran Krusial Mahkamah Konstitusi dalam Uji Undang-Undang
Pasca-amandemen UUD 1945, Indonesia mengukuhkan diri sebagai negara hukum konstitusional dengan membentuk Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini diberikan mandat utama untuk menguji kesesuaian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kedudukan ini menempatkan MK sebagai pilar penting dalam menjaga supremasi konstitusi.
Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, sejajar dengan Mahkamah Agung (MA), MK memiliki otoritas yudisial yang tidak dapat diintervensi. Fungsi pengujian undang-undang, yang dikenal sebagai uji materiil, menjadikan MK sebagai penafsir akhir konstitusi terkait norma-norma dalam UU. Artinya, setiap UU harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan spirit serta pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Jika sebuah UU atau bagiannya terbukti bertentangan dengan konstitusi, MK berwenang menyatakan UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Kedudukan ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi vital bagi penegakan demokrasi konstitusional dan perlindungan hak asasi warga negara. Melalui putusan-putusannya, MK memastikan bahwa kekuasaan legislatif dalam membentuk UU tidak melampaui batas konstitusional, sehingga mencegah potensi tirani mayoritas atau perampasan hak-hak minoritas. Ini menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadikan UUD 1945 sebagai benteng pelindung.
Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis dan krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia adalah penjaga gawang konstitusi, memastikan setiap regulasi berada dalam koridor konstitusional, dan menjamin UUD 1945 tetap menjadi panduan utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.